Meningkatnya permintaan untuk pembelajaran online mendorong pertumbuhan besar-besaran platform EdTech terkemuka di Indonesia. Dua produk EdTech paling populer menawarkan sistem manajemen pembelajaran untuk kolaborasi guru-siswa dan manajemen pengajaran online, serta alat kelas interaktif untuk menyelenggarakan sesi pengajaran langsung interaktif, seperti G-Suite for Education, Microsoft for Education, Zoom, dll.
Namun, EdTech tidak dapat diakses oleh semua pelajar, dan sistem pendidikan Indonesia tidak dilengkapi dengan baik untuk meningkatkan pembelajaran online dengan cepat. Banyak siswa di daerah pedesaan tidak memiliki konektivitas dan banyak siswa berpenghasilan rendah tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan untuk menggunakan alat EdTech. Ini kontras dengan pilihan teknologi rendah seperti televisi: 95% siswa mengakses TV pada minggu sebelumnya (96,6% di perkotaan dan 92,3% di daerah pedesaan) menurut data dari survei sosial ekonomi nasional 2018.
Meskipun permintaan meningkat, sektor EdTech Indonesia menghadapi hambatan besar yang mencegahnya untuk meniru tingkat keberhasilan yang terlihat di sektor teknologi lain dan di negara lain. Kendala sisi penawaran meliputi:
- Sulitnya akses pendanaan
- Biaya marjinal yang tinggi, terutama untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan baru
- kekurangan bakat yang memenuhi syarat untuk mengembangkan dan memelihara produk
Ini ditambah dengan kendala sisi permintaan, termasuk:
- Kemauan membayar yang rendah dari sekolah dan orang tua
- Kurangnya literasi digital, terutama di pihak penyedia pendidikan
- Infrastruktur digital yang buruk, yang membatasi konektivitas di daerah terpencil dan kecepatan unduh di seluruh negeri
Lebih lanjut memperumit kendala ini adalah tanggung jawab yang tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pusat pada alat pendidikan baru, bersama dengan kapasitas sistem pendidikan publik yang terbatas dan insentif yang terbatas untuk menilai potensi produk EdTech. Selain itu, peraturan perlindungan konsumen Indonesia yang belum berkembang, khususnya tentang keamanan dan privasi data, membuat data siswa dan sekolah mungkin berisiko.
Sejumlah opsi dapat membantu mengatasi kendala ini.
- Pemerintah Indonesia dapat menetapkan standar privasi dan keamanan data terkait produk EdTech. Ini telah menjadi masalah besar di negara lain dan telah berkontribusi pada reaksi terhadap EdTech di beberapa tempat.
- Perusahaan EdTech dapat bermitra dengan akademisi dan pemerintah untuk menetapkan standar kinerja dan efektivitas biaya, dan untuk mengevaluasi secara transparan dan ketat beberapa produk terkemuka saat ini.
- Pemerintah dapat terus berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas digital, terutama di daerah tertinggal dan masyarakat yang kurang terlayani.
- Langkah penting lainnya adalah meningkatkan kepercayaan calon pelanggan terhadap alat pembelajaran dan pengajaran baru ini, dan sebagai hasilnya, kesediaan mereka untuk membayar. Ini akan membutuhkan lebih banyak dukungan untuk pengembangan startup EdTech, memanfaatkan organisasi bantuan startup.
- Keterlibatan yang lebih efektif antara sektor publik dan swasta. Perusahaan swasta perlu lebih memahami kebutuhan guru, sekolah dan orang tua. Sektor publik perlu memperjelas struktur tata kelolanya dan mempromosikan kemitraan publik-swasta untuk pengembangan produk.
- Sistem pendidikan publik dapat bermitra dengan perusahaan EdTech untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyampaikan konten yang berfokus pada teknologi. Kemitraan yang efektif dengan perusahaan EdTech juga dapat membantu pendidikan publik memperbarui konten kurikulum nasional, tentang teknologi serta topik lainnya. Kemitraan ini juga dapat mendukung pembelajaran siswa jika terjadi krisis lain yang membatasi akses siswa ke sekolah, sehingga meningkatkan ketahanan sistem pendidikan secara keseluruhan.